Kerjasama Kemensos dan Polri untu Prngamanan Bantuan Sosial

in niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran ini justru menimbulkan persoalan. Misal tidak tepat sasaran atau ada potensi penyimpang

an yang nanti akan menjadi hukum dan masalah keamanan," kata Jenderal Tito.

Untuk diketahui anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial tersebar di empat Direktorat Jenderal (Ditjen) dan satu Badan. Selain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial di lingkungan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa bansos perlindungan sosial korban bencana alam, dan bansos perlindungan sosial korban bencana sosial. Di lingkungan Ditjen Penanganan Fakir Miskin, kami memiliki bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra), Bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bansos di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial antara lain bansos Rehabilitasi Sosial Anak, bansos Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra, bansos Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang, bansos Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, dan bansos Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. 

Kementerian Sosial melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial juga menyalurkan antara lain bansos pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, bantuan/ tunjangan kehormatan untuk Warakwuri, bantuan/ tunjangan kehormatan Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan, dan bantuan perlengkapan untuk mendukung Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Di samping itu, melalui Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial kami juga menyalurkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa non-PNS.

"Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, Kementerian Sosial telah menetapkan standar penyaluran bantuan sosial yang memenuhi prinsip 6T yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi. Untuk memastikan prinsip 6T terpenuhi, maka diperlukan pengawasan ekstra baik oleh Kementerian Sosial secara internal maupun bekerja sama dengan lembaga lain dan masyarakat," terang Mensos. 

Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan mendukung penuh kerja sama Kemensos dengan Polri dalam hal pengamanan penyaluran bansos. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga akan terus melakukan penagwasan secara ketat pelaksanaan penyaluran bansos di lapangan.

"Ini bagian dari amanah Negara bahwa rakyatlah yang menjadi sasaran pembangunan dan harus mendapat perhatian dari seluruh pihak khususnya DPR," katanya.

*Biro Hubungan Masyarakat*
*Kementerian Sosial RI*

January 11, 2019